Palembang, Senin 22 Oktober 2018

Rapat Koordinasi Permintaan Data dan Informasi (Entry Meeting) Oleh Tim BPK RI di Posko Karhutla BPBD Prov. Sumsel, Acara yang dibuka oleh Kabid Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatera Selatan Bpk Ansori, dan dihadiri oleh Dansatgas Karhutla Danrem 044 Gapo Bpk Kolonel Inf Iman Budiman, S.E., Karo Ops Polda Sumsel, BNPB RI, Danlanud SMH Palembang, Balai PPI Penanganan Karhutla Wilayah Sumsel, Dinas Kehutanan Prov. Sumsel, Dinas Perkebunan Prov. Sumsel, Kalaksa BPBD Kabupaten OI, OKI, & Muara Enim.

Tim BPK Jakarta menyampaikan pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaaan kinerja di BPBD Sumatera Selatan, DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah.  UU 15 tahun 2004 adalah sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan.  Tahun pemeriksaan yang dilakukan di Tahun 2017 dan semester awal Tahun 2018. Alasan Pemeriksaan Dampak dari kebakaran hutan dan lahan yaitu kemiskinan, perubahan iklim selain itu alasan pemeriksaan adalah untuk menyesuaikan renstra 2015-2020 apakah sesuai dengan program pemerintah.  BNPB menyediaakan sumberdaya yang besar, baik itu dari dana dan lainnya, dana untuk karhutlah sangat besar untuk penanganan karhutlah. Pemeriksaan yang dilakukan adalah pengelolaan keuangan dan manajemennya.  Sasaran pemeriksaan  adalah 1) kebijakan dan proses bisnis kegiatan kesiap-siagaan dan kedaruratan bencana karhutlah, 2) Rencana kintigensi bencana karhutlah yang sudah dibuat oleh BNPB dan dinas/instnasi terkait, 3) Kegiatan Glagi/simulasi dalam penanganan Karhutlah, 4) Sumber pendanaan yang digunakan dalam karhutlah baik kesiapsiagaan dan  kedaruratan , 5) Indikator kinerja utama yang berlaku di BNPB. Pemeriksaan juga untuk melihat keterkaitan berbagai pihak/OPD dalam penanganan Karhutbunla diantaranya POLRI.