Palembang – BPBD Sumsel. Pada hari Kamis, 25 Juli 2024, pukul 10.00 WIB, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Muhammad Iqbal Alisyahbana, S.STP, MM, mengadakan rapat koordinasi untuk mengaktivasi Posko Pengendalian Kebakaran Hutan, Kebun, dan Lahan (Karhutbunlah) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Griya Agung, Jl. Demang Lebar Daun, Palembang, dan dipimpin oleh Pj. Gubernur Sumsel, Bapak Elen Setiadi, SH, M.SE.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, Kodam II SWJ, Korem 044 Gapo, Lanud SMH Plb, BPBD Provinsi Sumsel, Balai PPI Karhutla Wilayah Sumatera, BMKG Staklim Sumsel, BMKG Stamet SMB II Plb, seluruh instansi terkait penanganan Karhutbunlah di lingkungan Pemprov Sumsel, BPBD Kabupaten/Kota daerah rawan Karhutbunlah, Kodim dan Polres daerah rawan Karhutbunlah, stakeholder dari perusahaan perkebunan dan kehutanan di Sumsel, termasuk BNPB melalui zoom meeting.

Pj. Gubernur Sumsel, Bapak Elen Setiadi, SH, M.SE, dalam sambutannya menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan koordinasi antar instansi untuk menghadapi potensi kebakaran hutan, kebun, dan lahan di wilayah Sumatera Selatan. "Kita harus bekerja sama secara efektif dan efisien untuk mencegah dan mengendalikan Karhutbunlah. Aktivasi posko ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi musim kemarau yang rentan terhadap kebakaran," ujarnya.

Berdasarkan data tahun 2023, terdapat 3 (tiga) daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan kebakaran hutan terbanyak, yaitu Kab. OKI, Muba dan Banyuasin. Dengan kondisi lahan gambut kondisi kebakaran lebih mudah terjadi di ketiga wilayah tersebut. Bahkan secara data Sumatera Selatan merupakan penghasil emisi terbanyak ke-2 di Indonesia dengan penyumbang terbanyak nya ketiga kabupaten tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, Bapak Muhammad Iqbal Alisyahbana, S.STP, MM, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk memastikan semua pihak siap dan terkoordinasi dengan baik dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutbunlah. "Kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, BMKG, dan sektor swasta sangat krusial dalam menghadapi tantangan ini. Kita harus bersatu untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman kebakaran," tambahnya.