Palembang, Kamis 05 Oktober 2023

Rapat koordinasi percepatan pengendalian Karhutla Tahun 2023 dipimpin langsung oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan Bpk. Dr. Agus Fatoni, M.Si, selaku Dansatgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Selatan  Bpk. M. Iqbal Alisyahbana S.STP, MM. Rapat koordinasi percepatan pengendalian Karhutla dihadiri oleh Bupati/Walikota, Perusahaan-perusahaan perkebunan, Danlanud SMH, Polda Sumsel, Dishut, Disbun, BMKG, BPBD Kab/kota, Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri dan beberapa  OPD terkait, Rapat yang diselenggarakan di Auditorium Graha Bina Praja Palembang.  Beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan ini sebagai berikut :

1). Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK RI : a). Tgl 30 September 2023 kondisi cuaca berwarna Hitam artinya berbahaya. b). 4083 Ha Jumlah luas lahan yang terbakar periode januari-agustus 2023 dan  Hotspot 38.473 jumlah titik hotspot. c). Prioritas Penanganan Karhutlah provinsi Sumatera Selatan : Area PT Waringin Agro Jaya, Kab. OKI, Area Suaka Margasatwa Padang Sugihan, Ruas Jalan  Tol Palembang - kayuagung, Tol  Indralaya Prabumulih dan Lintas Timur Sumatera, Area PT. Banyu Kahuripan Indonesia, Kab Banyuasin dan Kab. Muba. d). Solusi penyediaan pompa air, pembuatan Sekat kanal di daerah gambut tersebut, patroli WB lebih diintensifkan kembali, penambahan personil, sosialisasi ke perusahaan perkebunan dengan berkoordinasi dengan Dinas/instansi terkait.

2). Pangdam II Sriwijaya : a). Tupoksi TNI UU no 34 tahun 2004  membantu menanggulangi Akibat Bencana alam pengungsian dan pemberian bantuan. b). Saran Komandan operasi hendaknya dibagi. c). TNI apapun siap dalam penangangan karhutla asalkan dibantu biaya. d). Penyebab utama Karhutlah akibat dibakar. e). Permasalahan : Pembakaran dengan sengaja, tidak ada anggaran, alat tebatas, lahan gambut terbakar, pihak swasta belum berperan aktif. f). Saran : Kegiatan sosialisasi digencarkan, penegakkan hukum, anggaran untuk TNI dalam penanganan karhutla, 350 prajurit TNI akan dikerahkan di daerah rawan, sarana dan prasarana untuk pemadaman karhutla harus ditingkatkan, pengadaan nusantara gel form -44 (1 botol buat 1 ha) untuk pemadaman karhutlah. g). Implementasi di lapangan melakukan sosialisai di tempat-tempat rawan karhutlah, mengerahkan personil TNI, penyiapanan lahan khusus berupa pipa dimasukkan lahan daerah rawan karhutlah, pihak swasta harus berperan mengerahkan personil pengendalian karhutlah. h). Saran : peningkatan status dari siaga darurat ke tanggap darurat, perlu adanya dana operasional, pemilik lahan harus berkontribusi, penambahan personil terutama di Kab. OKI dan OI.

3). KAPOLDA SUMSEL : a). Provinsi sumsel sempat berada di urutan 8 meningkat ke urutan 6 karhutlah dengan jumlah titik api 9000 titik api. b). Adanya UU polusi udara Negara tetangga yang lintas batas melakukan penyelidikan asap berasal darimana. c). Indeks pencemaran udara terburuk berada di jam 3,4 5 dini hari. d). Operasi stop karhutlah 2023 awal 300 total 450 personil turut mengamankan didaeral awal karhutlah dengan masa berakhir 12 oktober 2023. e). Telah didukung anggaran, saran meminjamkan alat pemadam karhutlah, telah memodifikasi mobil AMC untuk pemadaman karhutla. f). Tidak dapat melakukan WB di daerah konsesi heli BNPB. g). Penyidikan penanganan karhutlah ada 25 LP perkara, 43 orang perkara. h). TMC sudah dilakukan dari tanggal 1 – 6 oktober. i). Bantuan  6 unit tenda, 280 paket makanan dari Kemensos untuk didistribusikan ke personil di rawan karhutlah. j). Melakukan sosialisasi ke daerah rawan karhutlah. k). Melakukan sholat istiqo. l). Penjagaan di tol sudah ditingkatkan dan perairan. m). Melaksanakan bakti sosial kesehatan. n). Maklumat sudah diterbitkan. o). Pelibatan relawan, komoditas off road sudah dilakukan. p). Rapat koordinasi sudah dilaksanakan. q). Melakukan Apel kesiapan briefing 10 helikopter WB BNPB, PT Sinar mas dan POLRI. r). Melakukan Zoom meeting ke perkebunan-perkebunan dengan mengajak pihak perkebunan untuk membuat parit gajah dan embung di daerah rawan karhutlah. s). Penjagaan di TPA yang rawan karhutlah. t). Kendala yang dihadapi : Kab OKI ada 5 kecamatan jungkal, kec pampangan, kec. pedamaran, kec. tulung selapan dan kec. Cengal api berada di tengah-tengah kecamatan tersebut dengan luas lahan terbakar sangat luas, kebiasaan masyarakat, u). RTL : 1). Fokus lokasi terbanyak di 5 lokasi di atas dan suaka margasatwa padang sugihan kab. Banyuasin, 2). membuat embung di daerah rawan tersebut, 3). membuat ploting heli di daerah rawan tersebut untuk menghemat waktu, 4) evaluasi harian umtuk target operai WB, 5). membangun sekat api di lahan gambut sebelah PT WAJ. 6) pemenuhan logistic personel satgas. 7) melalukan pembasahan/Water management.

4). KAJATI : a). Penegakan hukum berasal dari perambah kecil-kecilan. b). Penegakkan hukum dengan mengaktifkan Gakkumdu (Polri, Kejaksaan dan Gakkum KLHK)

5). DANDREM 044 GAPO : a). Setiap 4 Tahun sekali terjadi musim kemarau panjang. b). Lahan tebakar kebanyakan akibat ulah manusia dan pada saat ini lahan masyarakat sudah terbakar semua. c). Fokus di lahan konsensi, TMC akan terus dilaksanakan.

6). DANLANUD : a). Subsatgas udara bertugas dengan bersinergi dengan dinas/opd terkait. b). Dibentuk struktur organisasi satgas Karhutbunla sebagai wakil dansubsatgas udara dimulai mei 2023. c). Pihak PT yang tidak melaksanakan pemadaman hendaknya melaporkan ke bpbd provinsi-danrem-dansatgas-bnpb dengan persetujuan. d). mengirimkan surat tidak mampu melakukan pemadaman untuk dilakukan pemadaman lewat udara. e). Melakukan rapat lebih lanjut ke perusahaan perkebunan. f). Ada 11 pesawat BNPB dalam pengendalian karhutla telah melakukan penerbangan. g). Kendala embung-embung yang ada sudah mulai mengering, ada baiknya dibangun di desa-desa penggunaan bisa digunakan untuk pemeliharaan ikan di juni-juli setelah itu dialih fungsikan untuk pemadaman karhutla. h). Saran : 1) memiliki hanya 6 pesawat WB, tahun lalu lebih banyak dibanding tahun ini. 2) Mobil pemadaman kebakaran mohon bantuan kendaraan 1 khusus di pesawat dan 1 untuk lahan disekitar bandara, 3) perpanjang misi TMC hingga waktu tidak terbatas hingga musim hujan. i). Kendala : Tidak dapat melaksanakan operasi di malam hari, permasalahan, kerusakan di pesawat. j). Upaya : Memaksimalkan upaya patroli udara.

KESIMPULAN : 1). Perlunya perbaikan SK Posko Satgas Karhutla. 2). Perlunya penambahan personil dari TNI sebanyak 3 SSK dengan total 350 personil. 3). Perlunya dukungan pendanaan dari Pemprov, Kab/Kota dan perusahaan. 4). Pendanaan dilakukan pada pemda melalui pergeseran anggaran dari BTT. 5). Perlunya dilakukan sosialisasi secara masif, Pemkab, sampai ke tingkat desa, TNI dan Polri. 6). Perlunya penegakan hukum dengan mengaktifkan Gakkumdu (Polri, Kejaksaan dan Gakkum KLHK). 7). Perlunya rapat tingkat nasional untuk mengundang pimpinan perusahaan. 8). Perusahaan wajib menanggulangi karhutla di wilayah konsesi (bila tidak sanggup harus ada Surat Pernyataan Ketidaksanggupan) sebagai dasar tindak lanjut BNPB. 9). Dibentuk tim kecil terdiri dari unsur pemprov (BPBD), Polda, TNI (Kodam & Korem) untuk menyusun kebutuhan anggaran dan sarana prasarana. 10). Perlu dibentuk Tim Dukungan Dana dan Sarana/Prasarana Penanganan Karhutlah yang dikoordinasikan Pemprov beranggotakan TNI, POLRI, Kejaksaan, Asosiasi Perusahaan Perkebunan/HTI, BUMN/D. 11). Dilakukan rapat koordinasi Satgas secara Virtual setiap hari Senin pukul 14.00 WIB. 12). Perlunya pengajuan tambahan kegiatan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) ke Pemerintah Pusat (BNPB, BRIN).