Palembang, Kamis 31 Maret 2022

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Selatan Bpk. H. Iriansyah, S.Sos, SKM, M.Kes Mengadakan Rapat Persiapan Menghadapi Musim Kemarau Tahun 2022, untuk meminimalisir dampak dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Rapat yang diadakan di Ruang Aula Posko BPBD Provinsi Sumatera Selatan (Jalan Arah Bandara SMB II Palembang). Serta dihadiri : Kalaksa BPBD Provinsi Sumsel, Korem 044 Gapo, Lanud SMH Plb, Polda Sumsel, Dishut Provinsi Sumsel, Disbun Provinsi Sumsel, Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumsel, Dinas PMD Provinsi Sumsel, DLHP Provinsi Sumsel, Dinsos Provinsi Sumsel, Diskominfo Provinsi Sumsel, Dinkes Provinsi Sumsel, TRGD Sumsel, Satpol PP Provinsi Sumsel, Balai PPI & Karhutla Sumatera, Sekretaris BPBD Provinsi Sumsel, Kabid Kesiapsiagaan & Pencegahan BPBD Provinsi Sumsel, Kabid Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumsel, Kabid Rehabilitasi & Rekonstruksi BPBD Provinsi Sumsel, Kepala UPTB TC & PK BPBD Provinsi Sumsel, BMKG Stamet SMB II Plb, BMKG Staklim Kelas I Plb, AirNav SMB II Plb, PT. Angkasa Pura II Plb, Ponpes Aulia Cendekia Plb, Tenaga Ahli BPBD Sumsel, dan BPBD Kabupaten/Kota Musi Banyuasin, Banyuasin, OKI, Ogan Ilir, Muara Enim, Pali, Musi Rawas, Muratara, OKU, OKUT.

Adapun hasil Rapat Persiapan Menghadapi Musim Kemarau Tahun 2022, beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan ini sebagai berikut :

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Selatan : 1). Berdasarkan Hasil Evaluasi terhadap titik hotspot terjadi penurunan jumlah titik hotspot pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin, yaitu sebesar 3.502 titik.  Jumlah titik hotspot tertinggi terjadi pada Tahun 2015 dengan jumlah 27.043 titik dan tahun 2019 sebanyak 23.818 titik hotspot.  Sedangkan pada Tahun 2020 dan 2021 mulai mengalami penurunanya itu sebesar 4.048 dan 3.502 titik hotspot. 2). Koordinasi dan Sinergitas semua pihak sangat diperlukan dalam rangka perncegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

BMKG : 1). Secara umum musim kemarau akan terjadi pada bulan Mei 2022, dan akan berakhir pada bulan September 2022. Puncak Musim kemarau terjadi pada Bulan Juli s/d September 2022. 2). Potensi titik hotspot mulai terjadi walau musim kemarau belum terjadi. 3). Tren curahhujan mulai menurun pada akhir maret – april sebagaimana pola menuju musim kemarau.

Dinas Kehutanan Prop. Sumsel : 1). Dinas kehutanan memiliki 14 KPH yang didalamnya terdapat brigade sebanyak 15 orang/KPH, 17 kabupaten/Kota sebanyak 210 orang.  Jumlah regu binaan sebanyak 1.500 regu gabungan kabupaten dan provinsi. 2). Upaya yang telah dilakukan : 1) Telah melakukan Rakor di 45 perusahaan, 2) Koordinasi terpadu dengan perusahaan dan kawasan, 3) Pelatihan RPK sudah dijadwalkan, menggunakan aplikasi songket, dan melaksanakan pelatihan songket, 4) Evaluasi dan pembinaan baik intern ataupun bersama-sama dengan DLHP Prop. Sumsel, 5) Patroli rutin di KPH Masing-masing.

Dinas Perkebunan Prop. Sumsel : Mempercepat pembuatan embung-embung di desa Rawan Karhutla

Dinas Pertanian Prop. Sumsel : 1). Memiliki PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) tersebar di 17 kabupaten/kota, 2). Mempunyai PPIP sebanyak 1.400 orang yang dibekali dengan alsintan, 3). Melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.

TRGD : 1). Pembinaan kepada ormas-ormas untuk menjaga lokasi gambut agar tidak terbakar, 2). Pada tahun 2021, membangun sekat-sekat kanal di kabupaten Muba, Banyuasin, OI di mana daerah tersebut memiliki lahan gambut yang luas.

DLHP : 1). Pada tahun 2022, diadakan evaluasi di 55 perusahaan pada bulan April, 2). Memberikan bantuan kepada 29 ormas di 6 kabupaten, 3). Tinggi permukaan air tanah sudah terdeteksi kering di 2 kabupaten, yaitu kabupaten Musi Banyuasin (sungai Lalan dan sungai Merang) dan Banyuasin (sungai Saleh dan sungai Sugihan), 4). Spanduk dan banner telah  dipasang di perbatasan masyarakat dan perusahaan.

BPMD : 1). Telah melakukan pembinaan aparatur di desa tentang karhutla, yaitu di kabupaten OKI (Tulung Selapan) pada tanggal 15 Februari, kabupaten OI (Inderalaya) pada tanggal 23 Februari, dan kabupaten Banyuasin pada tanggal 24 Februari, 2). Monitoring pencegahan karhutla.

BPPD Kabupaten OKI : 1). Telah menggelar apel kesiapsiagaan karhutla, 2). Integrasi dan kolaborasi sangat penting

Kasioprem 044 GAPO : 1). Mengharapkan masing-masing OPD bertanggung jawab sesuai dengan struktur sub satgas yang telah terbentuk dan bekerjasama, 2). Bersinergi dengan KOREM dalam penanganan karhutla, 3). Penanganan karhutla hendaknya berdasarkan skala prioritas.

Akademisi Universitas Muhammadiyah : 1). Mengevaluasi karhutla tahun-tahun sebelumnya tentang bagaimana permasalahan dan penanganannya untuk dijadikan acuan pada tahun yang akan datang, 2). Kurangnya koordinasi, 3). Meningkatkan peran serta akademisi, 4). Membentuk forum penanggulangan bencana multi pihak, 5). Dokumen rekon karhutla perlu ditampilkan untuk bias memperkuat.

Kesimpulan Dari hasil kajian BMKG untuk kabupaten/kota yang rawan karhutla untuk segera : 1). Menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan, 2). Melaksanakan koordinasi tingkat kabupaten/kota, 3). Melaksanakan apel kesiapsiagaan karhutla, 4). Memberikan informasi data personel, peralatan, dan kebutuhan sapras (HTI, perkebunan, manggala agni, TNI, polri, dan OPD terkait).