Kalaksa BPBD Sumsel Dampingi Kunjungan Kerja Pj Gubernur Hadiri Rakorsus Antisipasi Penanggulangan Karhutla
Kamis - 14 Maret 2024, 20:08:24 WIB
Foto Rakorsus Pj Gubernur Sumsel, Pangdam II SWJ, Kapolda Sumsel, Kalaksa BPBD Sumsel / Dokumentasi : Humas Protokol Pemprov Sumsel
Jakarta – BPBD Sumsel, Kepala Pelaksana
(Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan
(Sumsel) Muhammad Iqbal Alisyahbana, S.STP, MM, mendampingi kunjungan kerja Pj
Gubernur Sumsel Dr. H. Agus Fatoni,
M.Si, menghadiri undangan Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Antisipasi dan
Penanggulangan Karhutla Tahun 2024 (14/3/2024).
Rapat yang diadakan di Auditorium Dr.
Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti Kementerian LHK, Jl. Jend. Gatot Subroto
Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis pukul 9.00 WIB pagi.
Rakorsus dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.
Dalam kesempatan itu Pj Gubernur Agus Fatoni
mengatakan rakorsus tersebut dia memaparkan langkah-langkah dan program
penanganan karhutla yang dilakukan Pemprov Sumsel.
"Nah tahun ini kita tetap melakukan
langkah-langkah seperti pada tahun lalu, meniru pola pada tahun lalu dengan
tetap meningkatkan dan mengoptimalkan sejak awal sehingga penanganannya bisa
lebih efektif lagi", katanya.
Fatoni optimis Pemprov Sumsel ke depan
akan lebih baik lagi dalam penanganan karhutla. "Tahun lalu kita
mendapatkan apresiasi dari KLHK dalam penanganan karhutla, untuk itu tahun ini
tentu kita akan lebih baik,” harapnya.
Fatoni menjelaskan dalam Rakorsus karhutla ini,
dia pun menyampaikan rekomendasi bagi pemerintah pusat.
"Tadi kita ada sampaikan pula rekomendasi
yang. Perlu strategi dan rencana yang baik melalui penyiapan anggaran,
penyiapan personil, kemudian sarana prasarana, termasuk koordinasi di semua
stakeholder yang ada harus diperkuat,” tandasnya.
Sementara itu Menko Polhukam memberikan beberapa
catatan atas laporan dari sejumlah provinsi yang terdampak karhutla.
"Menyikapi karhutla dan el nino tahun ini
yang diprediksi masih akan terjadi hingga akhir tahun. Maka kita harus
mengambil langkah lebih masif sehingga kita menegaskan kembali komitmen seluruh
kementerian lembaga, untuk semakin meningkatkan kerjasama dan saling bahu
membahu dalam peningkatan upaya penanggulangan karhutla,” kata Hadi
Tjahjanto.
Dikatakan, berdasarkan prediksi BMKG musim
kemarau akan terjadi pada bulan Juni-Juli namun masih normal. Sedangkan pada
bulan Maret masih akan terjadi hujan, dan curah hujan pada bulan April masih
terjadi.
"Pada bulan Mei curah hujan akan berkurang di
Sumatera. Pada bulan Juni, Juli, Agustus, September harap diwaspadai akan
terjadi potensi karhutlah di Sumsel, Riau, Kalteng. Untuk Jawa-Bali-NTB musim
kering akan lebih dulu terjadi,” terangnya.
Oleh karenanya Hadi Tjahjanto mengingatkan agar
para Kepala Daerah yang wilayahnya berpotensi karhutla agar lebih waspada dan
siaga darurat sejak awal.
"Lakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di
lapangan agar upaya penanggulangan karhutla selaras dengan pemerintah daerah
setempat. Berikan juga pendampingan bagi masyarakat petani tentang teknologi
dan sosialisasi karhutla,” pungkasnya.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito
Karnavian yang memberikan masukan agar dalam penanganan karhutla, selain
pencegahan yang perlu mendapat perhatian adalah mitigasi pemadaman, dan
penanganan pasca bencana.
“Pemerintah daerah perlu membuat regulasi
penanggulangan bencana, perencanaan anggaran, dan perluasan BPBD hingga ke
daerah-daerah,” ucap Tito.
Adapun para menteri yang hadir diantaranya
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam
Negeri Tito Karnavian juga para pimpinan lembaga/badan, serta diikuti pula para
Kepala Daerah, Pangdam, dan Kapolda yang wilayahnya berpotensi terjadi karhutla.