Palembang – BPBD Sumsel, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan Muhammad Iqbal Alisyahbana, S.STP, MM. Mengadakan rapat persiapan rakor kebakaran Hutan dan lahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 (21/03/2024).

Rakor karhutla yang di adakan di ruang Rapat Bina Praja Provinsi Sumsel, pada kamis 21 Maret 2024 pukul 10.00 WIB, yang dipimping langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumsel Drs. H. Edward Candra, M.H

Adapun beberapa hal yang disampaikan pada hasil rakor karhutla ini :

1). Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesra Provinsi Sumsel : 1). Berdasarkan Rapat di Jakarta antisipasi sedini mungkin, sehingga karhutla dapat ditekan sedini mungkin. Data BPBD dan Dishut dengan Ibu menteri ada perbedaan  Luas kebakaran sama dengan Kementrian KLHK, 2). Melihat Program dan kegitan di OPD yang mendukung kegiatan Karhutlah, 3). 99 persen Karhutla dsebabkan oleh manusia, 4). Persiapan Rakor Karhutla yang akan mengundang Bupati/Walikota setelah ditetapkan status dan SK Satgas Karhutla, 5). Membuat peta data/desa Rawan Karhutla oleh dinas kehutanan, 6). Mendata jumlah alat berat/excavator yang ada di dinas pertanian

2. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumsel : 1). Hasil prediksi BMKG awal musim kemarau terjadi di bulan Mei dan Juli, 2). Hasil Rakorsus  menteri terkait Antisipasi Karhutla ada tiga poin penting yaitu : a) Sinergitas dan Kolaborasi, b) TMC, c) menjaga Gambut tetap basah, 3). Upaya antisipasi Karhutla yaitu sosialisasi, penyebaran maklumat, aktivasi posko, patroli terpadu, patroli udara, TMC, pembuatan kanal blocking, 4). Kendala : Lokasi yang sulit dijangkau, terbatasnya sumber air, kebiasaan membakar, banyak lahan terlantar, lahan gambut, akses lokasi yang sulit, 5). Rekomendasi penanganan karhutla : melakukan apel dan gladi, sosialisasi kampanye pencegahan dan kolaborasi sinergitas, penetapan status, patroli, program pembuatan sumber-sumber air, 6). Pengembangan aplikasi songket yang dikelola dinas Kominfo, sehingga terbentuk data satu laporan/satu data.

dilanjutkan,

3. Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel : 1). Data dari KLHK confident  level 80% berdasarkan aplikasi sipongi sedangkan data prov. Sumsel levelnya digabung berdasarkan data aplikasi songket, 2). KLHK berdasarkan firespot sedangkan Prov. Sumsel berdasarkan hotspot dengan tingkat confident 0 – 100%, 3). Luas kebakaran hutan antara KLHK dan Prov Sumsel sudah sama, 4). Data hotspot mengaju ke BRIN sedangkan luas Kebakaran mengaju ke data KLHK, 5). Menjawab Kalaksa BPBD Database ada di Dishut, kominfo untuk mengatasi hacker, kalaupun akan dipindahkan ke kominfo membutuhkan waktu yang lama dan beresiko besar. Platform akan dibuat baru sehingga lebih repot.

4. Program/kegiatan mendukung Karhutla : 1). Dinas Kehutanan dan 14 KPH dana tersedia 1,26 Milyar dengan rincian untuk pembinaan, patroli karhutlah bersama polisi kehutanan, sosialisai pengendali karhutla, pembinaan Masyarkat peduli api 1219 Orang, pelatihan brigade karhutla, pelatihan aplikasi songket, evaluasi ke perusahaan perusahaan perkebunan, pembuatan buku analis karhutla. Dari 1,26 M 175 Juta ada di dinas kehutanan, sisanya di KPH. 2). Dinas perkebunan untuk mendukung karhutlah dana 0 rupiah tetapi berdasarkan tusi disbun, disbun akan kolaborasi dengan perkebunan perkebunan, GAPKI untuk ikut mendukung karhutlah. 3). Dinas Pertanian TPH sudah mengusulkan penanggulangan karhutla tetapi di DPPA penanggulangan OPT sehingga tidak sinkron dan akan dikomunikasikan.  Ada 281 unit pompa yang bisa dipinjam kelompok tani bila terjadi di karhutla.  Brigade juga memiliki alat berat excavator yang dapat digunakan untuk membuka lahan tanpa membakar. 4). Dinas Lingkungan Hidup dalam kaitannya penanggulangan karhutla mempunyai kegiatan Evaluasi dan kesiap siagaan kepada perusahaan-perusahaan yang melibatkan BPBD, Disbun, Dishut dan DLHP.  Melakukan pemberian maklumat ke perusahaan. 5). Dinas PSDA juga memilki alat excavator yang dapat digunakan dalam mendukung kegiatan karhutla untuk membuat embung-embung, sekat kanal. 6). Dinas PMD ada kegiatan Sosialisasi ke masyarakat tentang penyuluhan pencegahan karhutlah di desa-desa. Dana tersedia sebesar 125 Juta dengan lokasi di kabupaten Musi Banyuasin.  Melakukan himbauan kepada kades untuk mengalokasikan dana desa untuk penanggulangan bencana. 7). Dinas Kesehatan memiliki SDM dan logistic dalam penanggulangan karhutlah dari APBD dan APBN. Dana bersumber dari APBN dan APBD. 8). Dinas Kominfo mensupport dana sosialisasi karhutlah walau jumlah tak besar dalam mendukung karhutlah. 9). Dinas Pol PP memiliki anggaran 50 juta untuk karhutla dan mengoptimalkan mobil Damkar. 10). TRGD tidak memiliki dana dalam penangganan karhutlah. 11). Bappeda di awal Tahun 2024 ada dana 16 M dianggarkan untuk karhutlah yang dianggarkan di beberapa OPD, Dinas kehutanan, DLHP, BPBD.

Rapat yang dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumsel, Kalaksa BPBD Provinsi Sumsel, Dishut Provinsi Sumsel, Disbun Provinsi Sumsel, Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumsel, Dlhp Provinsi Sumsel, Diskominfo Provinsi Sumsel, Dinas PSDA Provinsi Sumsel, Dinas PMD Provinsi Sumsel, Dinkes Provinsi Sumsel, Satpol PP Provinsi Sumsel, BPD Provinsi Sumsel, BPKAD Provinsi Sumsel, Biro Humas Protokol Setda Provinsi Sumsel, TRGD Provinsi Sumsel.