Pengintegrasian penanggulangan bencana sebagai prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan menjabarkannya ke dalam rencana strategis BPBD dan organisasi perangkat daerah terkait;

Memberikan input dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah;

Penyelenggaraan penanggulangan dengan dukungan anggaran yang memadai, secara cepat, tepat dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 105 Tahun 2013 dan pelaporan keuangan secara akuntable sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;

Meningkatkan kualitas data, informasi dan pelaporan kejadian bencana melalui optimalisasi pemanfaatan PUSDALOPS dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)